photo panlogo.png
Home Activity Pajak restoran untuk warteg dinilai tidak tepat

JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai rencana pengenaan pajak restoran terhadap pengusaha warung tegal dengan omzet Rp50 juta per tahun atau Rp5 juta per bulan di DKI Jakarta tidak tepat dan bertentangan dengan semangat mendorong majunya usaha mikro kecil, dan menengah.

“Sebaiknya rencana implementasi itu ditinjau ulang. Pemerintah daerah jangan hanya berfikir meningkatkan pendapatan asli daerah [PAD] saja,” tegas Wakil Ketua Komite Tetap Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Iqbal Farabi dalam pernyataan resmi hari ini.

Menurut dia, pajak restoran adalah pajak atas penyediaan pelayanaan oleh restoran. Dalam pelaksanaannya pajak ini tergolong withholding tax atau pajak yang dipungut oleh pemberi jasa sehingga pemberi jasa berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan hasil pemungutan tersebut atau biasa disebut self assessment.

“Hal ini menjadikan sebenarnya yang dikenakan pajak adalah konsumen dari restoran tersebut, atas dasar itulah maka perlu adanya klasifikasi dari tiap pelanggan restoran,” ujarnya.

Seandainya ditelusuri lebih lanjut, tambahnya, tentunya pelanggan warteg adalah kalangan menengah ke bawah. Jika warteg dikenakan pajak, kata Iqbal, maka otomotis konsumennya akan terbebani dengan kenaikan harga sebagai imbas dari pengenaan pajak restoran ini.

Menurut Caketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya tersebut, pajak memiliki dua fungsi, yaitu budgeter atau anggaran dan regulerent atau pengatur.

Kadin mengingatkan pemda jangan hanya berfokus pada fungsi penerimaan saja sehingga melupakan fungsi pengatur yang jika diimplementasikan dengan baik dapat mendorong pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

“Warteg adalah salah satu elemen dalam sektor riil yang tergolong UMKM sudah selayaknya mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk dapat terus tumbuh dengan tumbuhnya sektor riil maka makin banyak potensi khususnya dari sektor pajak yang dapat digali yang secara otomatis meningkatkan penerimaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” katanya.

Dia meminta pemda dalam mebuat kebijakan untuk daerahnya mempertimbangkan banyak hal khususnya program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Misalnya, pemerintah pusat telah mencanangkan bahwa dalam setiap proses penyusunan APBN maupun APBD harus selalu mempertimbangkan prinsip pro poor, pro job, dan pro growth, sehingga sudah sewajarnyalah pemerintah mendorong pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta selalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Hal-hal di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sehingga regulasi yang digulirkan oleh pemerintah selalu mendorong ke arah kemakmuran masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam rangka menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan pajak restoran berupa pungutan 10% dari total pembayaran kepada pengusaha warteg.

Dalam penarikan pajak tidak akan ada struk khusus tetapi menggunakan sistem self assessment. Warteg yang akan dikenakan pajak, adalah yang beromzet lebih dari Rp60 juta per tahun.

Pajak restoran yang akan dikenakan kepada warteg ini berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 dan 23 UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi payung hukum bagi Pemprov DKI Jakarta mengenakan pajak restoran sebesar 10% untuk warteg.

Isi dari aturan itu adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.(api)

Sumber Media Online : http://www.bisnis.com/sektor-riil/ritel-ukm/1id222018.html